BANTUL – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul menggelar audiensi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada Rabu (26/08/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi sekaligus merumuskan Berita Acara Paduserasi Perbatasan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2026-2046.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul, Iwan Rasia Hertanto, sesaat setelah acara audiensi berakhir.
"Kesepakatan dalam berita acara ini menjadi dokumen krusial karena merupakan salah satu syarat wajib bagi pemerintah kabupaten maupun kota untuk dapat mengikuti tahapan lintas sektor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," ungkap Iwan.
Menurut Iwan, proses penyusunan RTRW selama ini kerap dihadapkan pada tantangan ego sektoral serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antarwilayah administrasi. Oleh karena itu, paduserasi perbatasan hadir sebagai solusi konkret untuk menyelaraskan wilayah perbatasan administratif.
"Upaya ini penting demi mencegah konflik pemanfaatan ruang di masa depan dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Wilayah perbatasan secara alamiah merupakan satu kesatuan ekosistem yang berkelanjutan, namun secara hukum wilayah tersebut terpisah oleh batas administratif pemerintahan," paparnya.
Iwan menambahkan bahwa tanpa adanya proses paduserasi yang matang, risiko ketidakselarasan tata ruang di kawasan perbatasan dapat memicu berbagai persoalan teknis serta hukum yang rumit.
Dalam audiensi tersebut, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penyelarasan, yaitu struktur ruang, pola ruang, dan batas administrasi. Melalui komitmen paduserasi perbatasan yang baik ini, dokumen RTRW Kabupaten Bantul 2026-2046 diharapkan mampu menciptakan integrasi ruang antarwilayah yang harmonis, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. (Desiana)
