BANTUL – Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik rawan memicu konflik. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan tidak diberikan, peluang terjadinya sengketa pelayanan akan semakin besar. Hal tersebut disampaikan oleh Irfan Budi Santoso, narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Rapat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan persiapan DPTR Kabupaten Bantul dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Tim PPID, pejabat struktural, admin tim media, serta jajaran sekretariat.
Menurut Irfan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.
“Pada prinsipnya, semua informasi dari badan publik harus dipublikasikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ungkap Irfan.
Dalam kesempatan tersebut, Irfan memaparkan materi terkait Keterbukaan Informasi Publik, dilanjutkan dengan membedah Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ) yang telah diisi. Ia juga memberikan pendampingan dalam penyusunan bukti dukung, serta menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan agar nilai evaluasi instansi dapat meningkat.
Sebagai penutup, Ketua PPID DPTR Bantul, Agus Muji Hartono, menyampaikan terima kasih atas kesediaan narasumber dari Diskominfo Bantul untuk hadir mendampingi jajarannya. Ia juga mengapresiasi seluruh Tim PPID yang telah bekerja keras melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
“Kami berharap kegiatan pendampingan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami sangat membutuhkan bimbingan ini agar hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya,” pungkas Agus. (ririe)
